Percepatan Persiapan UNDANG-UNDANG (UU) Desa. Untuk melakukan penyelarasan dan penguatan kebijakan Percepatan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dibuat dalam SKB (Salinan Keputusan Bersama) antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas.
Salinan Keputusan Bersama (SKB) Antara 4 Kementerian
SKB dibuat dan ditandatangani oleh 4 Kementerian seperti disebutkan di atas, serta pelaksanaan dan pengawasannya juga dilakukan oleh 4 Kementerian tersebut.
Ruang lingkup yang tertuang dalam Salinan Keputusan Bersama tentang Percepatan Persiapan Undang-undang (UU) Desa tersebut adalah :
- Pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Dalam hal ini dilakukan koordinasi antara Kepala Bappenas dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Juga kerja sama antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama Kementerian Dalam Negeri untuk mengatur dan mengevaluasi Pelayanan kebutuhan dasar yang memenuhi standar.
- Pengalokasian, Penyaluran, dan pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dilakukan oleh Menteri Keuangan yang menetapkan APBN 10% untuk Dana Desa, di luar Dana Transfer ke Daerah, bekerja sama dengan Kepala Bappenas. Dalam hal pengalokasian ADD tersebut, dikelola dengan mengedepankan keadilan yang merata. Mengurangi kesenjangan pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan dan transportasi dengan desa sangat tertinggal dan desa tertinggal,
- Pendampingan Desa yang dilakukan oleh Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Lurah (Pemerintahan di atas Desa), yang diatur oleh Menteri Dalam Negeri bersama Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi.
- Penataan Desa dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri untuk penegasan batas desa, penyelesaian status desa yang berada dalam hutan produksi dan hutan lindung, serta mengatur tentang pembentukan desa adat.
- Pengembangan fungsi BUMD dan Koperasi, dalam hal ini dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi yang memfasilitasi BUMD, penyusunan konsep BUMD, kemitraan dengan Koperasi, pengaturan penyertaan modal di BUMD dan sebagainya. Mengatur agar peran BUMD dan Koperasi bisa saling menguntungkan anggotanya dengan prinsip gotong royong, misalnya penjual menjual barangnya dengan harga murah tapi tidak merugikan, sedangkan pembeli membeli barang yang dijual dengan murah juga.
- Menyiapkan pedoman Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa dalam Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan, Anggaran Kementerian/Lembaga dan APBD. Dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi. Dalam hal ini, difokuskan untuk menentukan prioritas antara 3 sampai 5 jenis yang merupakan kebutuhan paling prioritas di Desa, sedangkan di luar prioritas bisa dilaksanakan kemudian.
- Pembinaan, Pemantauan, Pengawasan dan Penguatan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 dengan cara mengadakan Sosialisasi, Bimbingan Teknis atau Pelatihan untuk memudahkan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014, serta mengevaluasi apakah pelaksanaan tersebut masih mengalami kendala dan menyelesaikan jika ada kendala yang terjadi.
Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai Undang-undang (UU) Desa maka kami akan mengadakan Bimtek / Diklat Pemerintahan tentang “PERCEPATAN PERSIAPAN UNDANG-UNDANG (UU) DESA” Pada :
| Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: |
|---|
| Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta |
| Fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: |
| 1. Pelatihan selama 2 hari atau Materi di bahas sampai dengan Selesai |
| 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); |
| 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) |
| 4. Seminar Kit |
| 5. Tas |
| 6. Sertifikat Pelatihan/Bimtek |
| CATATAN |
|---|
| - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) |
| - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 |
| - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat |
| - Syarat & Ketentuan Berlaku |
| - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas |
